Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik LAN 2022 Diakui Menpan RB

Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperoleh nilai tertinggi untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada pada penerapan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperoleh nilai tertinggi untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada pada penerapan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 dengan poin 3,57 atau predikat Sangat Baik.

Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM menyampaikan capaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2022.

“Tentunya capaian ini merupakan capaian yang luar biasa, dimana sebelumnya di tahun 2021 indeks SPBE LAN masih ada di poin 3,01.” Jelas Reni Suzana, Senin (13/2/2023).

Reni Suzana juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh unit kerja terkait yang terus bersinergi mengimplementasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Eektronik di lingkungan LAN.

“Ini semua tidak terlepas semangat LAN dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sekaligus pelayanan publik yang semakin mudah, murah dan responsif,” ungkapnya.

Reni juga menyampaikan semangat itu tidak akan berhenti disini, saat ini LAN terus mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi khususnya dalam bidang pengembangan kompetensi ASN.

“Saat ini LAN memiliki beberapa tipe Learning Management System (LMS) pembelajaran diantaranya MOOC Swajar dan Kolabjar ASN Pintar untuk pembelajaran Latsar CPNS, Swajarmaster untuk MOOC MOT dan TOC, MOOC PPPK dan LMS untuk Workshop Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan. Selain itu LAN juga menggunakan LMS ASN Unggul untuk mewujudkan ASN Merdeka Belajar” tutupnya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani membeberkan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp 29,328 triliun, akan cari pada Jumat pekan ini senilai Rp 29,328 triliun.

2 dari 3 halaman

Manfaatkan IT

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen — Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Perlu diketahui SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Penerapan SPBE itu sendiri dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

3 dari 3 halaman

Lembaga Administrasi Negara Dorong Terwujudnya Birokrasi Digital

Usai Libur Lebaran, PNS Masuk Kerja Seperti Biasa — Sejumlah pegawai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melakukan aktivitas kerja di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/7). Mulai Senin (3/7), seluruh instansi pemerintahan masuk kerja usai libur Lebaran. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Mewujudkan birokrasi digital merupakan sebuah tantangan baru pasca pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Seperti diketahui Covid-19 menyebabkan stagnasi birokrasi, dimana pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan aktivitas sosial. Namun hal ini ternyata dapat mendorong birokrasi untuk beradaptasi dengan cepat dengan pelayanan public yang berbasis digital.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam acara The 4th International Conference on Governance, Public Administration and Social Science (ICoGPASS 2022) yang diselenggarakan secara blended di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus LAN Corporate University.

“Jika kita menilik lebih jauh ke belakang, para anggota G20 telah membentuk satuan tugas (satgas) Ekonomi Digital 'the Digital Economy Task Force' pada tahun 2016 lalu. Dan pandemi Covid-19 ini ternyata mendorong percepatan transformasi ekosistem digital dan ekonomi digital tersebut,” ungkapnya Kamis (18/11/2022).

Hal ini juga didukung dengan data yang dirilis oleh McKinsey yang menunjukkan bahwa terdapat fenomena peningkatan interaksi digital di seluruh benua terutama pandemic Covid-19. Maka seiring dengan hal tersebut seluruh dunia dipaksa untuk beradaptasi dengan proses bisnis secara digital termasuk dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

“Maka melalui kegiatan ini, kami mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa meningkatkan kompetensi digital guna menghasilkan pelayanan publik yang optimal. Pandemi Covid-19 belum berlalu sepenuhnya, oleh karena itu perlu adanya inovasi-inovasi baru terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang cepat, murah dan sederhana,” harapnya.